Seputartikus.com,– 27 Desember 2025 Aroma “politik kantor” di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Merangin kian menyengat. Isu pergantian jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) dari Zuhdi kepada Indra Masyhuri kini menjadi sorotan tajam. Publik bertanya-tanya: apakah ini murni penyegaran organisasi, atau sekadar manuver “orang dalam” untuk mengamankan proyek strategis?
Berikut adalah bedah kasus
Terjadi isu restrukturisasi jabatan strategis di internal Disdik Merangin. Posisi Kabid Sapras yang memegang kendali atas anggaran fisik (DAK/DAU) dikabarkan akan segera berpindah tangan. Dinamika ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan dianggap sebagai langkah sistematis untuk membentuk “kabinet baru” di bawah kendali calon Kepala Dinas tertentu.
Mantan Kepsek SMKN 1 Merangin yang dianggap “anak emas” dalam skenario ini. Sempat diisukan mengisi posisi Kabid GTK, namun kini bermanuver ke posisi yang lebih basah, yakni Kabid Sapras.
Kabid Sapras petahana yang posisinya sedang diujung tanduk. Pemanggilannya oleh Bupati menjadi indikasi kuat bahwa ia sedang “ditekan” atau dievaluasi secara politis.
Kandidat kuat Kadisdik Merangin. Namanya disebut sebagai figur sentral yang membutuhkan “orang kepercayaan” di posisi Sapras untuk menyelaraskan kepentingan jika ia terpilih.
Sebagai pemegang kebijakan tertinggi (PPK) yang memiliki restu atas setiap pergeseran jabatan.
Pusat pusaran isu ini berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Jambi, serta merembet ke lingkungan Kantor Bupati Merangin sebagai tempat pengambilan keputusan final.
Isu mencuat menjelang akhir Desember 2025, bertepatan dengan proses seleksi terbuka (lelang jabatan) Kepala Dinas Pendidikan. Momentum ini dianggap sangat krusial karena menentukan arah kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Secara resmi, alasan yang muncul adalah “keserasian kerja”. Namun, secara kritis, ada dua kemungkinan besar:
Bidang Sapras adalah “jantung” anggaran. Menempatkan orang yang memiliki kedekatan personal dengan calon Kadisdik baru dianggap sebagai langkah untuk memastikan kendali penuh atas proyek-proyek fisik.
Marginalisasi Pihak Lawan: Pemanggilan Zuhdi ke Bupati dengan alasan “isu negatif” bisa dibaca sebagai upaya delegitimasi agar pencopotannya memiliki landasan moral di mata publik.
Menarik Indra Masyhuri dari posisi Kepala Sekolah ke struktural Dinas.
Membangun narasi ketidakcocokan antara calon Kadisdik (Misrinadi) dengan pejabat petahana (Zuhdi).
Memanggil pejabat petahana ke pimpinan daerah untuk memberi tekanan psikologis/administrasi.
Menyiapkan “panggung” bagi Indra Masyhuri untuk masuk ke posisi strategis.
Publik harus tetap kritis. Perubahan di Bidang Sapras tidak boleh hanya sekadar mengganti figur, tetapi harus mampu menjawab tantangan rusaknya infrastruktur sekolah di Merangin. Jika rotasi ini hanya soal “siapa dekat dengan siapa”, maka dunia pendidikan Merangin hanya akan menjadi sapi perah kepentingan politik praktis.
Reporter Gondo Irawan
Tim Redaksi Prima
About the Author
