Seputartikus.com – Gelombang protes buruh kembali memanas di Kabupaten Cianjur pada Jumat (19/12/2025). Sebanyak 200 perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari seluruh Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) se-Kabupaten Cianjur mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut keadilan upah yang dianggap jauh dari kata layak dibandingkan wilayah tetangga.
Aksi ini dipicu oleh kesenjangan upah yang tajam antara Kabupaten Cianjur dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Buruh merasa menjadi korban ketimpangan ekonomi; di mana beban hidup terus meningkat dan inflasi melambung, namun daya beli mereka justru melemah akibat upah yang stagnan.
Cianjur Bukan Wilayah “Upah Murah”
Dalam orasinya, perwakilan SPN menegaskan bahwa Cianjur selama ini seolah terjebak dalam stigma “wilayah upah murah”. Padahal, harga kebutuhan pokok di Cianjur tidak jauh berbeda dengan wilayah industri besar seperti Bogor atau Sukabumi.
“Kami tidak sedang meminta hadiah, kami menuntut hak atas hidup layak.
Sangat ironis ketika buruh di kabupaten sebelah bisa membawa pulang upah lebih tinggi, sementara kami di Cianjur dipaksa mencukupi kebutuhan dengan angka yang tidak masuk akal,” tegas salah satu koordinator aksi di lapangan dengan nada retoris.
Respons Pemerintah dan Ancaman Eskalasi Massa aksi akhirnya diterima oleh Asisten Daerah (Asda) dan Tenaga Ahli Kabupaten Cianjur. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah daerah berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh langsung kepada Bupati Cianjur.
Namun, SPN memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak akan puas hanya dengan janji manis di atas kertas. Buruh menegaskan bahwa rekomendasi kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10% dari Bupati adalah harga mati
“Apabila rekomendasi yang dikeluarkan Bupati nantinya tidak sesuai dengan harapan kami, maka SPN Kabupaten Cianjur memastikan akan membawa massa aksi yang jauh lebih besar. Kami akan maksimalkan pergerakan untuk memutihkan pusat pemerintahan,” tambah perwakilan SPN.
Bola Panas di Tangan Bupati
Aksi hari ini disebut hanya sebagai “pemanasan”. Kini, bola panas berada di tangan Bupati Cianjur. Publik kini menunggu apakah pemerintah akan berpihak pada kesejahteraan rakyatnya, atau justru membiarkan konflik industrial ini meruncing dan mengganggu stabilitas daerah di penghujung tahun 2025.
Narasumber: Humas DPC SPN Kabupaten Cianjur
Editor: Tim Redaksi Seputartikus.com
About the Author
