Seputartikus.com, – 20 Desember 2025 Gerbong mutasi besar-besaran kembali menerjang Polda Kalimantan Tengah melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025. Pergantian posisi strategis mulai dari Wakapolda hingga deretan Kapolres di wilayah hukum Kalteng memicu pertanyaan besar: Apakah ini murni pembinaan karier, atau ada kegentingan stabilitas yang sedang diantisipasi di Bumi Tambun Bungai?
“Impor” Pimpinan dari Wilayah Konflik: Sinyal Apa?
Penunjukan Brigjen Pol. Yosi Muhamartha (eks Wakapolda Papua Barat) sebagai Wakapolda Kalteng yang baru patut dicermati. Penempatan perwira dengan latar belakang penanganan wilayah bergejolak di Papua ke Kalteng mengindikasikan bahwa Mabes Polri memandang Kalteng sebagai zona yang membutuhkan pendekatan “tangan besi” atau manajemen konflik yang lebih taktis, terutama terkait isu agraria dan gesekan sosial yang kerap menghantui wilayah perkebunan dan pertambangan.
Strategi Pre-emptif atau “Cuci Gudang”?
Mutasi yang dilakukan di pengujung tahun 2025 memunculkan kritik atas kesinambungan program kerja. Dengan banyaknya Kapolres yang diganti secara serentak (Kobar, Gumas, Mura, Barsel, Pulpis, dan Lamandau), terjadi risiko kekosongan memori institusional. Pejabat baru dipaksa melakukan akselerasi instan di tengah kerawanan gangguan Kamtibmas akhir tahun dan persiapan pengamanan kalender politik 2026.
Sorotan pada Wilayah “Basah” (SDA)
Hampir seluruh wilayah yang mengalami pergantian Kapolres merupakan daerah dengan konsentrasi Sumber Daya Alam (SDA) tinggi (Pertambangan di Murung Raya dan Perkebunan di Kotawaringin Barat).
Sejauh mana para Kapolres baru ini mampu lepas dari intervensi kepentingan korporasi besar dan benar-benar berfokus pada penegakan hukum lingkungan serta perlindungan masyarakat adat?
Ujian Bagi Kabid Humas Baru: Transparansi atau Sekadar Tameng?
Masuknya Kombes Pol. Budi Rachmat sebagai Kabid Humas baru akan menjadi ujian bagi keterbukaan informasi di Polda Kalteng. Publik tidak lagi hanya membutuhkan rilis seremonial, melainkan respons cepat terhadap kasus-kasus viral, isu HAM, dan akuntabilitas kinerja kepolisian yang seringkali menjadi titik lemah di daerah.
Tantangan Adaptasi vs. Efektivitas Penegakan Hukum
Pergantian massal di level Pamen (Pejabat Menengah) seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan di tingkat Polres. Masyarakat perlu mengawal apakah mutasi ini akan memperbaiki kualitas pelayanan publik atau justru memperlambat penuntasan kasus-kasus lama yang masih mandek akibat proses “adaptasi pejabat baru”.
Mutasi ini harus dipandang sebagai pertaruhan reputasi Polri di Kalteng. Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi ritual birokrasi tanpa membawa perbaikan signifikan pada angka kriminalitas, konflik lahan, dan pemberantasan narkoba yang masih menjadi rapor merah di beberapa titik Kalimantan Tengah.
Tim Redaksi
About the Author
